Dari Yogjakarta ke Sukabumi

Kunjungan kerja Pemerintah Kota Sukabumi Bagian Organisasi ke Yogyakarta, dua minggu lalu, dengan mengunjungi Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, merupakan langkah awal kolaborasi antara Kota Sukabumi dan Yogyakarta dalam hal penataan kelembagaan pemerintahan masing-masing.

Saya ikut serta dalam rombongan Pemerintah Kota Sukabumi tersebut. Selama perjalanan yang memakan waktu hampir tujuh belas jam, tidak sedikit catatan yang saya simpulkan, baik dari proses perjalanan maupun dari hasil pengamatan langsung di lapangan.

Secara makro dapat dikatakan bahwa kedua kota ini memiliki sejumlah kesamaan. Sama-sama merupakan wilayah urban, Kota Sukabumi dan Kota Yogyakarta bertumpu pada sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, dan pendidikan.

Namun, Yogyakarta dapat dikatakan lebih urban dibandingkan Kota Sukabumi. Hampir 90 persen dari 14 kecamatan di kota tersebut telah dikategorikan sebagai wilayah perkotaan dengan ragam demografi yang mendukung dinamika ekonomi kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah yang bersumber dari sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Harus diakui, angka PAD tersebut kurang lebih empat kali lipat dibandingkan PAD Kota Sukabumi.

Jika melihat rasio PAD kedua kota, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya PAD sangat ditentukan oleh sejauh mana sektor unggulan dijadikan komoditas utama untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Sejak dua dekade terakhir, bahkan beberapa tahun sebelum reformasi, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memfokuskan pembangunan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia, pada program dan kegiatan yang menopang sektor pariwisata.

Menariknya, destinasi wisata utama tidak sepenuhnya berada di wilayah kota ini. Yogyakarta lebih berperan sebagai ruang “penyangga”, tempat singgah dan penampung wisatawan domestik maupun mancanegara yang mengunjungi objek wisata di luar wilayah kota.

Tidak mengherankan jika Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong tumbuhnya industri kreatif, mulai dari kuliner, penganan, oleh-oleh, hingga desain. Pemerintah dan masyarakat Yogyakarta secara kolektif berhasil membangun jenama kota, menghadirkan simbol-simbol khas yang mudah dikenali dan diingat oleh para pengunjung.

Pada dasarnya, hampir setiap kota di provinsi mana pun memiliki jalan raya, alun-alun, pusat kuliner, dan pusat perbelanjaan. Namun Yogyakarta berhasil menjadikan Malioboro sebagai destinasi utama.

Kita tentu terbiasa berjalan di jalan raya, sebagaimana orang Sukabumi terbiasa menyusuri Jalan Raya. Namun mengapa Malioboro memiliki daya hipnotis yang membuat orang merasa “belum ke Yogyakarta” jika belum menyusuri jalan tersebut?

Sejarah panjang Malioboro menjadi pemantik utama lahirnya jenama jalan ini. Pengunjung sering kali tidak memedulikan kondisi berdesak-desakan, karena Malioboro tetap dianggap sebagai tujuan yang wajib dikunjungi. Akar historis inilah yang membuat Malioboro memiliki makna lebih dari sekadar ruas jalan.

Syarat utama sebuah jalan menjadi jenama kota bukan semata ditentukan oleh lebar dan panjangnya, melainkan oleh nilai historis yang melekat. Kota Sukabumi sejatinya memiliki potensi serupa, misalnya Jalan A. Yani. Selain berada di pusat kota, hingga tahun 1990-an jalan ini masih disebut sebagai “Jalan Raya” oleh masyarakat.

Jalan tersebut, bahkan menjadi tujuan orang-orang dari perkampungan. Saya pun demikian, dahulu sering mengatakan, bade ameng ka jalan raya. Penggunaan istilah ini sejatinya merupakan bagian dari pembentukan identitas dan jenama kota.

Secara fisik, Malioboro pada tahun 2018 telah jauh berbeda dibandingkan tahun 2016. Penataan kawasan dibuat lebih ramah bagi pejalan kaki. Saya melihat adanya efek domino dari konsep penataan wilayah urban yang pernah digagas Ridwan Kamil saat menjabat Wali Kota Bandung.

Pedestrian Malioboro dibuat sangat lebar, bahkan lebih luas dari badan jalan, sehingga pengunjung lebih leluasa berjalan dan berinteraksi dengan pedagang. Strategi ini juga efektif mencegah parkir liar, karena kendaraan dipaksa terus bergerak.

Pelajaran berharga lainnya dari Yogyakarta adalah keseriusan pemerintah dalam menggali potensi komunitas dan masyarakat. Pembangunan komunitas (community development) dijadikan bagian dari strategi penguatan jenama kota. Hal serupa sudah seharusnya diikuti oleh kota dan kabupaten lain di Jawa Barat, khususnya Kota Sukabumi.

Membangun jenama dan simbol utama sebuah kota tidak dapat dilakukan secara serampangan. Ia membutuhkan narasi besar yang saling terhubung antarentitas. Tujuan akhirnya adalah penemuan kembali identitas kota, identitas azali yang khas.

Pemerintah dan masyarakat Kota Sukabumi perlu lebih memfokuskan diri pada upaya menemukan kembali branding tersebut, bukan sekadar menciptakan hal-hal baru yang justru menjauhkan dari jati diri kota.

Yogyakarta dan beberapa kota lain tidak menciptakan simbol baru untuk menegaskan identitasnya. Mereka tidak gengsi menjadikan gudeg sebagai simbol kota, meskipun hanya makanan tradisional.

Membangun konsensus jenama memang tidak mudah, terlebih jika terlalu banyak entitas yang diunggulkan atau jika jenama justru diarahkan pada hal-hal yang sepenuhnya baru.

Lebih tidak elok lagi jika pencarian jati diri diawali dengan menanggalkan elemen azali dan menggantinya dengan budaya yang tidak memiliki pertalian organik dengan warga Sukabumi.

Kang Warsa - Desember 2018
Perjalanan Pulang dari Yogyakarta – Sukabumi

Posting Komentar untuk "Dari Yogjakarta ke Sukabumi"