Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah, bagi saya secara pribadi, adalah perhelatan tahunan. Hampir setiap tahun saya meliput kegiatan ini, kecuali pada masa pandemi Covid-19.
Rakornas merupakan ajang besar untuk menyinergikan "bahasa" antara pusat dan daerah. Sebab, dari tahun ke tahun, penyelarasan kebijakan sejatinya telah berlangsung melalui berbagai forum teknis di daerah; mulai dari rapat dinas, rembug warga, hingga Musrenbang yang berangkat dari usulan masyarakat.
Saya tidak akan terlalu menyoal teknis pelaksanaan Rakornas Pusat–Daerah itu sendiri. Tidak semua peserta yang hadir di lokasi bisa masuk ke ruang utama rapat. Hanya mereka yang memiliki name tag khusus dari panitia yang dapat mengikuti jalannya Rakor secara langsung.
Selebihnya, banyak yang berdiam di luar area, bercengkerama, saling mengenalkan diri, berbagi pengalaman, dan membicarakan kultur kerja di daerah masing-masing. Bagi saya, forum seperti ini bukan sekadar ruang formal, apalagi hanya tempat bersantai sambil ngopi dan merokok.
Saya sendiri sempat berbincang dengan beberapa peserta, salah satunya berasal dari Aceh Timur. Saat ia memperkenalkan asal daerahnya, pikiran saya spontan melayang pada isu pengungsi Rohingya. Saya pun menanyakan hal itu, dan ia membenarkan bahwa para pengungsi tersebut memang terdampar di wilayahnya.
Ia menggambarkan karakter mereka dengan satu kata yaitu 'nakal'. Meski terdengar stereotip, fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan yang melibatkan kelompok ini kerap berujung pada konflik dan penolakan, termasuk pengusiran dari Myanmar, negara yang juga bukan tanah leluhur mereka, yang sebagian besar berasal dari Bangladesh.
Menjelang berakhirnya Rakor Sesi I, saya keluar dari area kegiatan untuk mencari tempat ngopi. Jaraknya sekitar 400 meter dan saya memilih berjalan kaki meski banyak ojek pangkalan tersedia. Selain lebih sehat, suasana jalan yang rindang oleh pepohonan besar cukup mendukung. Catatan kecilnya, bau menyengat dari saluran air perkotaan tetap menjadi masalah klasik yang memaksa hidung saya bekerja ekstra menahannya.
Dalam perjalanan, saya melewati pusat oleh-oleh khas Bogor, Sari Barokah. Areanya cukup luas dan bahkan difungsikan sebagai kantong parkir kendaraan kementerian dan kepolisian saat Rakornas. Namun, beberapa toko belum buka dan kawasan itu tidak seramai yang dibayangkan.
Saya sengaja mampir untuk menganalisis mengapa lokasi sestrategis ini tampak kurang terawat. Beberapa sudut memang terlihat kotor, meski saya tidak serta-merta menyalahkan pengelola. Kekumuhan adalah persoalan umum, bahkan di sekitar tempat tinggal kita sendiri.
Saya sempat bertanya kepada seorang petugas keamanan, apakah kondisi sepi seperti ini juga terjadi di hari biasa. Jawabannya singkat; memang sepi, kecuali saat ada kegiatan besar di SICC. Pengunjung ada, tetapi tidak ramai seperti saat awal peresmian.
Dari obrolan tersebut, saya menarik kesimpulan sederhana; banyak tempat dibangun dan diresmikan dengan gegap gempita, namun perlahan sepi seiring waktu. Apalagi di era e-commerce dan belanja daring, orang semakin terbiasa membeli tanpa harus datang langsung. Meski begitu, beberapa warung di area tersebut masih mampu bertahan.
Pendirian pusat oleh-oleh di sekitar SICC sejatinya adalah hasil pembacaan peluang. Sentul kerap menjadi lokasi pertemuan skala nasional mulai dari kegiatan pemerintah, partai politik, hingga korporasi. Maka, pemerintah daerah dan masyarakat setempat membangun pusat belanja dan warung untuk memenuhi kebutuhan pengunjung.
Namun dari pengalaman saya meliput berbagai acara, pengunjung cenderung lebih memilih makanan siap santap dibandingkan oleh-oleh mentah. Hal ini juga terlihat di kedai kopi modern yang saya datangi; pengunjung usia di bawah 50 tahun memenuhi tempat tersebut, meski harga jelas lebih mahal dibanding warung tradisional di kawasan Sentul City.
Rakornas Pusat dan Daerah di Sentul melibatkan ribuan orang dari berbagai wilayah. Jika 4.473 peserta resmi masing-masing membawa rombongan 20–50 orang, maka bisa ditaksir sekitar 200.000 orang berkumpul pada hari yang sama. Dari sisi ekonomi, ini peluang besar. Jika satu orang membelanjakan rata-rata Rp150 ribu, potensi perputaran uang mencapai Rp30 miliar, itu baru dari konsumsi dan transportasi, belum termasuk penginapan dan jasa lainnya.
Di sela-sela keseriusan Rakornas, ada pula peristiwa menggelikan. Saya sempat dititipi beberapa nasi box makan siang. Karena tidak mungkin dibawa ke mana-mana, saya letakkan di dekat area makan para kepala daerah sambil saya jaga. Dalam keramaian, ada seseorang yang menghampiri dan berkata, “Pak, minta satu.” Mungkin saya dikira petugas konsumsi. Saya hanya menggeleng pelan.
Ada pula kabar simpang siur bahwa Rakor akan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Saya sempat heran, mengingat malam itu bertepatan dengan Nisfu Syaban. Untungnya, kabar itu tidak benar. Rakor selesai selepas Ashar. Para petugas protokol tampak berlarian menyambut kepala daerah di pintu masuk dan keluar. Peristiwa langka pun terjadi; Wali Kota Sukabumi, Pak Ayep, tidak kembali menggunakan bus seperti saat datang, melainkan naik ojek pangkalan.
Sementara itu, saya harus berjalan sekitar 350 meter sambil membawa nasi box menuju lokasi parkir mobil protokol yang ternyata sudah tidak ada di sana. Informasi dari Kang Agus dan Ihsan menyebutkan bahwa Pak Wali berada di depan Starbucks.
Saya pun berjalan ke sana dan bertemu ajudan Wali Kota yang sama-sama kebingungan. Setelah saya mengkonfirmasi Pak Adit, ternyata kami, termasuk mobil Patwal memang tertinggal. Beruntung, sopir patwal mampu menyusul kendaraan Pak Wali, dan tepat di Karangtengah, Cibadak, mobil patwal kembali menjalankan tugas pengawalan sebagaimana mestinya.
Rakornas merupakan ajang besar untuk menyinergikan "bahasa" antara pusat dan daerah. Sebab, dari tahun ke tahun, penyelarasan kebijakan sejatinya telah berlangsung melalui berbagai forum teknis di daerah; mulai dari rapat dinas, rembug warga, hingga Musrenbang yang berangkat dari usulan masyarakat.
Saya tidak akan terlalu menyoal teknis pelaksanaan Rakornas Pusat–Daerah itu sendiri. Tidak semua peserta yang hadir di lokasi bisa masuk ke ruang utama rapat. Hanya mereka yang memiliki name tag khusus dari panitia yang dapat mengikuti jalannya Rakor secara langsung.
Selebihnya, banyak yang berdiam di luar area, bercengkerama, saling mengenalkan diri, berbagi pengalaman, dan membicarakan kultur kerja di daerah masing-masing. Bagi saya, forum seperti ini bukan sekadar ruang formal, apalagi hanya tempat bersantai sambil ngopi dan merokok.
Saya sendiri sempat berbincang dengan beberapa peserta, salah satunya berasal dari Aceh Timur. Saat ia memperkenalkan asal daerahnya, pikiran saya spontan melayang pada isu pengungsi Rohingya. Saya pun menanyakan hal itu, dan ia membenarkan bahwa para pengungsi tersebut memang terdampar di wilayahnya.
Ia menggambarkan karakter mereka dengan satu kata yaitu 'nakal'. Meski terdengar stereotip, fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan yang melibatkan kelompok ini kerap berujung pada konflik dan penolakan, termasuk pengusiran dari Myanmar, negara yang juga bukan tanah leluhur mereka, yang sebagian besar berasal dari Bangladesh.
Menjelang berakhirnya Rakor Sesi I, saya keluar dari area kegiatan untuk mencari tempat ngopi. Jaraknya sekitar 400 meter dan saya memilih berjalan kaki meski banyak ojek pangkalan tersedia. Selain lebih sehat, suasana jalan yang rindang oleh pepohonan besar cukup mendukung. Catatan kecilnya, bau menyengat dari saluran air perkotaan tetap menjadi masalah klasik yang memaksa hidung saya bekerja ekstra menahannya.
Dalam perjalanan, saya melewati pusat oleh-oleh khas Bogor, Sari Barokah. Areanya cukup luas dan bahkan difungsikan sebagai kantong parkir kendaraan kementerian dan kepolisian saat Rakornas. Namun, beberapa toko belum buka dan kawasan itu tidak seramai yang dibayangkan.
Saya sengaja mampir untuk menganalisis mengapa lokasi sestrategis ini tampak kurang terawat. Beberapa sudut memang terlihat kotor, meski saya tidak serta-merta menyalahkan pengelola. Kekumuhan adalah persoalan umum, bahkan di sekitar tempat tinggal kita sendiri.
Saya sempat bertanya kepada seorang petugas keamanan, apakah kondisi sepi seperti ini juga terjadi di hari biasa. Jawabannya singkat; memang sepi, kecuali saat ada kegiatan besar di SICC. Pengunjung ada, tetapi tidak ramai seperti saat awal peresmian.
Dari obrolan tersebut, saya menarik kesimpulan sederhana; banyak tempat dibangun dan diresmikan dengan gegap gempita, namun perlahan sepi seiring waktu. Apalagi di era e-commerce dan belanja daring, orang semakin terbiasa membeli tanpa harus datang langsung. Meski begitu, beberapa warung di area tersebut masih mampu bertahan.
Pendirian pusat oleh-oleh di sekitar SICC sejatinya adalah hasil pembacaan peluang. Sentul kerap menjadi lokasi pertemuan skala nasional mulai dari kegiatan pemerintah, partai politik, hingga korporasi. Maka, pemerintah daerah dan masyarakat setempat membangun pusat belanja dan warung untuk memenuhi kebutuhan pengunjung.
Namun dari pengalaman saya meliput berbagai acara, pengunjung cenderung lebih memilih makanan siap santap dibandingkan oleh-oleh mentah. Hal ini juga terlihat di kedai kopi modern yang saya datangi; pengunjung usia di bawah 50 tahun memenuhi tempat tersebut, meski harga jelas lebih mahal dibanding warung tradisional di kawasan Sentul City.
Rakornas Pusat dan Daerah di Sentul melibatkan ribuan orang dari berbagai wilayah. Jika 4.473 peserta resmi masing-masing membawa rombongan 20–50 orang, maka bisa ditaksir sekitar 200.000 orang berkumpul pada hari yang sama. Dari sisi ekonomi, ini peluang besar. Jika satu orang membelanjakan rata-rata Rp150 ribu, potensi perputaran uang mencapai Rp30 miliar, itu baru dari konsumsi dan transportasi, belum termasuk penginapan dan jasa lainnya.
Di sela-sela keseriusan Rakornas, ada pula peristiwa menggelikan. Saya sempat dititipi beberapa nasi box makan siang. Karena tidak mungkin dibawa ke mana-mana, saya letakkan di dekat area makan para kepala daerah sambil saya jaga. Dalam keramaian, ada seseorang yang menghampiri dan berkata, “Pak, minta satu.” Mungkin saya dikira petugas konsumsi. Saya hanya menggeleng pelan.
Ada pula kabar simpang siur bahwa Rakor akan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Saya sempat heran, mengingat malam itu bertepatan dengan Nisfu Syaban. Untungnya, kabar itu tidak benar. Rakor selesai selepas Ashar. Para petugas protokol tampak berlarian menyambut kepala daerah di pintu masuk dan keluar. Peristiwa langka pun terjadi; Wali Kota Sukabumi, Pak Ayep, tidak kembali menggunakan bus seperti saat datang, melainkan naik ojek pangkalan.
Sementara itu, saya harus berjalan sekitar 350 meter sambil membawa nasi box menuju lokasi parkir mobil protokol yang ternyata sudah tidak ada di sana. Informasi dari Kang Agus dan Ihsan menyebutkan bahwa Pak Wali berada di depan Starbucks.
Saya pun berjalan ke sana dan bertemu ajudan Wali Kota yang sama-sama kebingungan. Setelah saya mengkonfirmasi Pak Adit, ternyata kami, termasuk mobil Patwal memang tertinggal. Beruntung, sopir patwal mampu menyusul kendaraan Pak Wali, dan tepat di Karangtengah, Cibadak, mobil patwal kembali menjalankan tugas pengawalan sebagaimana mestinya.

Posting Komentar untuk "Rakornas Pusat–Daerah: Catatan Lapangan dari Sentul"