Dari Departemen Pendidikan ke Setda

Saya memiliki pandangan bahwa hidup manusia—termasuk yang saya alami—merupakan sebuah pola. Artinya, hidup ini memang matematis, kendati ada yang berpandangan tidak sepenuhnya linear. Walakin, dengan alasan apa pun, meskipun memasuki ranah kuantum atau lompatan, hidup tetap matematis, terukur, dan merupakan sebuah aksioma yang sudah ditetapkan oleh Sang Kreator. Sebab, jika hidup diciptakan secara acak, ketiadaan keteraturan tersebut niscaya akan memutus keberlangsungan dan keberlanjutannya.

Chaotic atau keacakan di dalam kehidupan pada hakikatnya hanyalah bagian dari keteraturan itu sendiri. Sebab pada akhirnya, hukum chaos di semesta acap kali mengembalikan segala sesuatunya pada keteraturan yang lebih baru. Petunjuk itu sebetulnya sudah disebutkan, baik dalam kitab suci maupun dalam pandangan manusia bijak di setiap peradaban. Di dalam Islam, hal ini disebut “papasten” atau ketetapan, sebuah cetak biru tentang akan menjadi apa manusia kelak.

Lantas, apakah manusia memiliki kehendak bebas? Kehendak bebas manusia juga merupakan salah satu bagian dari hukum keteraturan semesta ini. Jadi, di saat kita melihat manusia seolah bertindak sebebas-bebasnya, sebetulnya ia sedang menjalankan hukum ketertiban tentang pola, bahwa jalan hidupnya memang seperti itu.

Tahun 1995, saat SMP kelas dua, saya sempat terpilih sebagai salah seorang siswa teladan tingkat SLTP se-Kota Sukabumi. Di momen itulah saya mulai bersentuhan dengan birokrasi era Orde Baru; saya harus menghadap Kepala Seksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jl. R. Syamsudin, S.H. (Saat ini, kantor tersebut digunakan oleh BKPSDM Kota Sukabumi).

Untuk pertama kalinya juga, di bulan yang sama, saya mulai bersentuhan dengan Balai Kota Sukabumi, sebab salah satu bentuk penghargaan menjadi siswa teladan adalah mendapatkan arahan langsung dari Wali Kota saat itu, Bapak H. Udin Koswara.

Pertemuan langsung dengan Wali Kota saat itu ternyata hanya sebuah permulaan. Beberapa tahun kemudian, ketika Kecamatan Baros menjadi bagian dari Kotamadya Sukabumi, Pak Udin menjadi sering berkunjung ke wilayah Baros, termasuk ke Desa Sudajayahilir.

Kehadiran Wali Kota ke wilayah yang diproyeksikan menjadi bagian dari kota tersebut sangatlah penting. Selain untuk memperkenalkan diri, hal ini juga menjadi cara untuk membangun komunikasi interpersonal dengan masyarakat perdesaan. Pada kurun 1996-1997, masyarakat—termasuk karang taruna dan para remaja—sering diajak berdialog langsung di kantor desa.

Tentu saja saya tidak pernah menyangka bahwa situasi yang saya alami saat itu merupakan pola awal dalam mengenal dunia birokrasi. Terlebih, saya sama sekali tidak pernah berpikir bahwa di masa yang akan datang, saya akan benar-benar bersentuhan langsung dengan dunia tersebut.

Baru pada era 2000-an, tanpa memaksakan diri, pola semesta menempatkan saya menjadi lebih dekat dengan birokrasi lokal. Saya mulai sering bersentuhan dengan lingkup pemerintah kelurahan karena kerap diikutsertakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari musbangkel, lomba posyandu, lomba kelurahan, rapat-rapat sosialisasi, hingga mengikuti pertemuan tingkat kota dan provinsi serta studi banding ke luar daerah. Tiba-tiba saja, saya menjadi lebih aktif di bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengenal Ruang Utama Balai Kota Sukabumi bukanlah hal baru. Selama satu dekade (2000-2010), saya sering diundang, baik dalam bentuk audiensi maupun sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Misalnya, saya pernah diundang ke Ruang Utama Balai Kota Sukabumi dalam kegiatan sosialisasi Program Pendanaan Kompetitif (PPK-IPM) di masa Wali Kota H. M. Muslikh Abdussyukur.

Mengenai denah dan posisi sekretariat daerah, itu bukan lagi hal aneh bagi saya. Sesekali, saat melintasi selasar yang menuju ke Masjid Pemda, saya memang pernah berpikir sederhana; apa mungkin suatu saat saya akan berada atau menjadi bagian dari Pemerintah Kota Sukabumi, mengingat sejak awal saya sudah begitu intens bersentuhan dengan lingkungan kerja birokrasi ini? Saya tidak terlalu serius memikirkannya. Dalam prinsip yang saya anut, kendati pola dalam hidup memiliki corak tersendiri, saya lebih sering membiarkannya berjalan dan mengalir begitu saja.

Kemudian, tanpa pernah saya perkirakan sebelumnya, pada tahun 2007 saya berkesempatan melakukan ekspose atau pemaparan tentang program pemberdayaan posyandu dan masyarakat. Lokasi pemaparan tersebut berada di ruang operasional atau Oproom Setda Kota Sukabumi. Saat itu, di Oproom disiapkan semacam podium utama, berbeda dengan tata letak beberapa tahun terakhir ini.

Mungkin saja, penggunaan podium di kantor-kantor pemerintahan saat itu merupakan turunan dari kebiasaan birokrasi Orde Baru. Kesannya memang kuat dalam membangun citra formal. Pemaparan program yang saya lakukan saat itu merupakan bagian dari kegiatan seleksi “Pemuda Pelopor”.

Memasuki tahun 2010, saya mulai jarang ke Balai Kota karena lebih banyak fokus dan aktif dalam bidang kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum. Kendati demikian, sesekali saya masih berkunjung ke Balai Kota saat ada rapat koordinasi antara KPU dan Pemkot Sukabumi, atau sekadar menghabiskan waktu bersama beberapa teman di kawasan Jl. Ir. H. Juanda (Dago). Bahkan jauh sebelum aktif di KPU, saya memang sudah terbiasa kongko bersama teman-teman di tempat ini.

Pola yang saya bangun—atau lebih tepatnya saya lalui—tersebut secara perlahan membentuk jalan hidup yang saling menyambung menjadi sebuah mata rantai. Bagi orang lain, pola yang saya ceritakan ini mungkin dianggap absurd. Kenyataannya, banyak pegawai yang saat ini bekerja di Balai Kota atau Setda Kota Sukabumi mungkin tidak pernah berpikir mereka akan bekerja di sana; seolah-olah semua itu terjadi begitu saja secara tiba-tiba.

Pemikiran itu wajar jika tidak ditelaah secara mendalam. Namun, setiap orang—khususnya mereka yang kini bekerja di Pemkot Sukabumi—pasti pernah mengalami semacam penyebab langsung yang menjadi alasan mereka berada di sana. Paling tidak, di dalam sepenggal jalan hidup mereka, ada peristiwa yang menjadi titik tolak penting mengapa mereka akhirnya menjadi ASN atau pegawai pemerintah.

Melanjutkan pemikiran tersebut, saya pun pada akhirnya harus tunduk pada hukum ketertataan semesta yang telah merajut setiap serpihan pengalaman saya di masa lalu. Segala perjumpaan awal dengan birokrasi, rentetan interaksi di desa dan kelurahan, hingga kepingan-kepingan aktivitas sosial dan kepemiluan yang saya lalui, ternyata bukanlah kejadian acak yang berdiri sendiri. Semuanya adalah sebuah proses inkubasi; semacam algoritma takdir yang secara perlahan namun presisi membimbing arah langkah saya menuju episentrum pemerintahan kota yang dahulu hanya saya amati dari jauh.

Hari ini, pola matematis kehidupan itu telah tiba pada salah satu titik simpulnya yang paling nyata, yakni menempatkan saya menjadi bagian dari keluarga besar Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi. Lorong-lorong Balai Kota, ruang Oproom, serta selasar Masjid Pemda yang dulu sempat memantik lamunan sederhana saya, kini telah menjelma menjadi ruang pengabdian sehari-hari.

Perjalanan panjang dari Departemen Pendidikan di masa anak-anak hingga akhirnya berlabuh di Setda ini, pada akhirnya menjadi pembuktian personal yang tak terbantahkan: bahwa cetak biru kehidupan (papasten) yang ditetapkan oleh Sang Kreator itu benar-benar ada, terukur, dan selalu menemukan jalan pulangnya sendiri.

Posting Komentar untuk "Dari Departemen Pendidikan ke Setda"