Pilkada 2013 tercatat sebagai salah satu kontestasi politik paling panas dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Kota Sukabumi. Pertarungan ini diwarnai oleh keikutsertaan empat pasangan calon yang semuanya berasal dari latar belakang birokrasi dan politik, yakni Sanusi-Yeyet, Mulyono-Jona, Muraz-Fahmi, dan Andri-Dangkih.
Situasi menjadi semakin kompleks ketika keempat pasangan tersebut mengklaim memiliki kedekatan dengan Wali Kota sebelumnya, Muslikh Abdussyukur. Meskipun secara terbuka Muslikh menyatakan tidak mendukung pasangan manapun, sikap netral yang ia ambil justru menciptakan suasana ambivalen bagi para pasangan calon dan abu-abu bagi pemilih.
Posisi politik Muslikh menjadi ambigu. Ia adalah Dewan Penasehat Partai Golkar yang mengusung Andri, namun di tubuh Golkar sendiri muncul faksi lain yang mendukung Jona Arizona, seorang kader Golkar dari Lembursitu yang kemudian menjadi pasangan Mulyono. Bahkan calon lain pun memiliki relasi personal atau struktural dengan Muslikh, karena sebagian dari mereka merupakan “anak didik” dalam pemerintahan sebelumnya.
Kondisi ini menciptakan disorientasi dan pembelahan dukungan di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Meskipun ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, kedekatan emosional dan struktural terhadap kandidat tertentu tidak dapat dihindarkan. Pecahnya dukungan ASN terutama mengerucut pada dua poros besar: Mulyono dan Muraz. Inilah yang membuat Pilkada 2013 tidak hanya berat secara politik, tetapi juga mencerminkan ketegangan dalam tubuh birokrasi.
Sebagai tenaga profesional di KPU Kota Sukabumi saat itu, saya sudah memperkirakan suhu politik Pilkada akan jauh lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2008. Komposisi calon yang kuat secara jaringan dan logistik memperbesar potensi konflik dan kompetisi.
Bahkan jauh sebelum penetapan calon, saya telah melakukan survei pemetaan politik pada September 2012 menggunakan pendekatan skenario “jika dan hanya jika.” Salah satu temuan pentingnya adalah bahwa bila Mulyono dan Andri bersatu, mereka akan menjadi pasangan paling potensial untuk menang, dan Pilkada 2013 kemungkinan hanya akan diikuti oleh tiga pasangan calon saja.
Namun realitas politik berkata lain. Mulyono lebih memilih berpasangan dengan Jona Arizona, sedangkan Andri berduet dengan Dangkih yang elektabilitasnya relatif rendah. Perpecahan ini bukan tanpa sebab. Ada intervensi dari tokoh internal Golkar yang mendorong pencalonan Jona demi mengisi kursi DPRD yang ditinggalkannya. Jona sendiri sebagai politisi muda ambisius menerima tawaran tersebut dan yakin dengan potensi kemenangan bersama Mulyono, yang dianggap sebagai figur kuat.
Dalam proses kampanye, bukan program pembangunan yang menjadi narasi utama, melainkan saling serang antar-tim sukses. Isu dan janji politik tenggelam oleh dinamika adu kekuatan antar-jaringan. Meskipun pasangan Sanusi-Yeyet didukung oleh 17 partai politik, mereka tetap tidak dianggap sebagai poros kekuatan utama dibandingkan Mulyono-Jona dan Muraz-Fahmi. Adapun pasangan Andri-Dangkih cenderung dilihat hanya sebagai alat pemecah suara yang signifikan.
Hasil akhirnya menunjukkan pertarungan yang sangat ketat. Muraz-Fahmi memenangkan Pilkada dengan selisih tipis hanya 68 suara dari pasangan Mulyono-Jona. Kemenangan ini menandai dimulainya babak baru pemerintahan di Kota Sukabumi, namun sekaligus membuka jalan bagi munculnya praktik politik balas dendam. Terjadi upaya untuk “membersihkan” ASN yang dinilai tidak loyal selama Pilkada. Ini menjadi awal kemunduran demokrasi lokal yang seharusnya bisa dihindari, terutama jika prinsip netralitas birokrasi benar-benar ditegakkan.
Posting Komentar untuk "Memahami Paradigma Pembangunan Kota Sukabumi: Babak Panas Pilkada 2013 (Bagian 15)"