Sektor kesehatan ditunjukkan dengan perluasan cakupan BPJS Kesehatan dan penguatan posyandu terintegrasi. Sementara peningkatan daya beli masyarakat diwujudkan melalui program bantuan modal usaha mikro.
Kolaborasi sinergis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memperkuat implementasi program-program tersebut, baik melalui dukungan pendanaan maupun pertukaran best practices.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa periode kepemimpinan 2018-2023 telah menjadi fase penting dimana Pemerintah Kota Sukabumi tidak hanya menjadi pelaksana pasif, tetapi mampu mengkontekstualisasikan kebijakan nasional dan provinsi sesuai karakteristik lokal, sekaligus mempertahankan akuntabilitas kinerja pembangunan.
Pemerintah Kota Sukabumi harus menyambut baik setiap kritik konstruktif dari warga sebagai bagian penting dari proses demokrasi dan akuntabilitas publik.
Kita memahami bahwa kritik yang disampaikan dengan dasar pemikiran rasional dan data valid merupakan bentuk partisipasi warga dalam pembangunan daerah.
Terhadap masukan seperti ini, Pemkot Sukabumi musti memberikan respons yang substantif melalui mekanisme resmi seperti forum musyawarah, diskusi publik, atau saluran komunikasi resmi pemerintah.
Di sisi lain, perlu dipahami bahwa pemerintah memiliki protokol dalam menanggapi berbagai jenis masukan masyarakat. Kritik yang disertai dengan argumentasi jelas, solutif, dan bertujuan untuk kemajuan bersama sebaiknya mendapatkan prioritas penanganan.
Sementara itu, pendapat yang bersifat personal atau mengandung unsur politis sempit jangan mendapatkan respons langsung, demi menjaga objektivitas dan efektivitas proses pembangunan.
Pemerintah Kota Sukabumi harus berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat melalui saluran-saluran resmi yang telah ditetapkan, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip good governance.
Semua pihak percaya bahwa dialog yang sehat dan berbasis fakta akan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan kota yang kita cintai bersama.
Saya contohkan, permasalahan berandal bermotor di Kota Sukabumi merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah daerah mengingat dampaknya yang telah mengganggu ketenteraman umum dan bahkan berpotensi merusak tatanan sosial.
Fenomena ini sebenarnya merupakan gejala patologis yang muncul sebagai akibat dari berbagai faktor struktural seperti kesenjangan ekonomi, kurangnya ruang berekspresi bagi kaum muda, dan lemahnya pengawasan keluarga terhadap pergaulan remaja.
Pemerintah Kota Sukabumi perlu merumuskan strategi penanganan yang tidak hanya bersifat represif melalui operasi kepolisian semata, tetapi juga harus menyentuh aspek preventif dengan membangun sistem pendukung bagi perkembangan remaja yang lebih sehat.
Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap kelompok-kelompok bermotor nakal berikut jaringan dan pola aktivitas mereka sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Di sisi lain, perlu dibangun mekanisme deteksi dini di tingkat komunitas melalui kerja sama dengan RT/RW, sekolah, dan organisasi kepemudaan untuk mengidentifikasi remaja yang berisiko terlibat dalam aksi-aksi negatif.
Program pembinaan karakter perlu diintensifkan melalui kolaborasi dengan pihak pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan moral generasi muda.
Pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan positif kaum muda seperti pembangunan arena olahraga terjangkau, ruang kreativitas, dan pusat pelatihan keterampilan yang dapat mengalihkan energi mereka ke hal-hal produktif.
Aspek ekonomi tidak boleh diabaikan dengan memperbanyak program pelatihan kerja dan pendampingan kewirausahaan bagi remaja putus sekolah yang rentan menjadi sasaran rekrutmen geng motor.
Pembenahan sistem kesehatan mental masyarakat juga penting melalui penguatan layanan konseling di puskesmas dan sekolah serta pelatihan bagi guru dan kader kesehatan dalam mengenali gejala gangguan psikologis pada remaja.
Di tingkat keluarga, perlu digalakkan program parenting education yang membantu orangtua memahami dinamika perkembangan remaja dan teknik pengasuhan yang efektif di era digital.
Sinergi antar dinas terkait harus diperkuat dengan membentuk gugus tugas khusus yang mengkoordinasikan penanganan masalah remaja secara terpadu dari aspek hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Evaluasi terhadap berbagai program pemberdayaan pemuda yang telah berjalan perlu dilakukan untuk mengukur efektivitasnya dan melakukan penyempurnaan kebijakan.
Transparansi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan geng motor harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah.
Yang tak kalah penting adalah melibatkan mantan anggota geng motor yang telah bertobat sebagai agen perubahan dalam program-program resosialisasi.
Dengan pendekatan multidisiplin dan berkelanjutan ini, masalah berandal bermotor tidak hanya bisa diredam secara temporer tetapi benar-benar dapat diatasi sampai ke akar-akarnya untuk menciptakan lingkungan sosial Kota Sukabumi yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.
Dengan pendekatan multidisiplin dan berkelanjutan ini, masalah berandal bermotor tidak hanya bisa diredam secara temporer tetapi benar-benar dapat diatasi sampai ke akar-akarnya untuk menciptakan lingkungan sosial Kota Sukabumi yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.
Posting Komentar untuk "Memahami Paradigma Pembangunan Kota Sukabumi: Lima Tahun Terakhir (9)"